Transformasi Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagai Ancaman Terhadap Good Governance Era Reformasi Birokrasi

Abstract

Pasca reformasi pemerintah telah menghapus Doktrin Dwi Fungsi ABRI dengan membuat beberapa kebijakan penting salah satunya keterlibatan militer dalam birokrasi sipil melalui UU No.24 Tahun 2004. Munculnya wacana penghidupan kembali peran ganda militer melalui Rancangan Undang-Undang DWI Fungsi Abri telah menimbulkan kekhawatiran akan potensi bangkitnya kembali praktik militerisme tersembunyi dalam pemerintahan sipil. Penelitian dilakukan untuk menganalisis bagaimana transformasi dwi fungsi ABRI yang seharusnya mengarah pada profesionalisme militer, justru bertransformasi menjadi bentuk keterlibatan baru dalam birokrasi sipil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen untuk mengkaji hubungan antara sipil dan militer dalam kerangka reformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterlibatan kembali dalam jabatan sipil berisiko menyamarkan supremasi sipil dan menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap demokrasi serta realisasi dari tata kelola pemerintah yang baik.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, RUU TNI, Good Governance