PENDAMPINGAN PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINDUK BERBASIS DIGITAL

Syafa Armia Zafira, Diana Hertati

Abstract


Abstract: Digital Population Identity (IKD) activation assistance is the result of the implementation of the Student Apprentice and Certified Independent Study (MSIB) program at the Department of Population and Civil Registration in the City of Surabaya, Rungkut Kidul Village. The mentoring program is a form of population administration service. The result of this program is that after assisting with the activation of the Digital Population Identity (IKD), of course, it is one of the efforts to realize faster and easier services for the creation of good government and in favor of the interests of the community and to add to the public's insight regarding the importance of a Digital Population Identity (IKD).

Keywords: Assistance, Digital Population Identity (IKD), Population Administration

Abstract: Pendampingaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan hasil dari pelaksanaan program Mahasiswa Magang dan Studi Idependen Bersertifikat (MSIB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Keelurahan Rungkut Kidul. Program pendampingan tersebut sebagai bentuk pelayanan administrasi kependudukan. Hasil dari program ini adalah setelah adanya pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tentunya sebagai salahh satu upaya dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat mudah demi terciptanya good government serta berpihak kepada kepentingan masyarakat serta menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kata Kunci: Pendampingan, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Administrasi Kependudukan


Full Text:

PDF

References


Hatu, R. A. (2010). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis). Inovasi, 7(4), 240–254.

Peraturan Mendagri. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Kementerian Dalam Negeri RI, 1–32.

Undang-undang. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1–104. sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved May 11, 2023, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009




DOI: https://doi.org/10.46368/dpkm.v3i2.1179

Article Metrics

Abstract view : 836 times
PDF - 398 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________ 

Lisence:

Lisensi Creative Commons

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.