PENDAMPINGAN PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINDUK BERBASIS DIGITAL
Abstract
Abstract: Digital Population Identity (IKD) activation assistance is the result of the implementation of the Student Apprentice and Certified Independent Study (MSIB) program at the Department of Population and Civil Registration in the City of Surabaya, Rungkut Kidul Village. The mentoring program is a form of population administration service. The result of this program is that after assisting with the activation of the Digital Population Identity (IKD), of course, it is one of the efforts to realize faster and easier services for the creation of good government and in favor of the interests of the community and to add to the public's insight regarding the importance of a Digital Population Identity (IKD).
Keywords: Assistance, Digital Population Identity (IKD), Population Administration
Abstract: Pendampingaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan hasil dari pelaksanaan program Mahasiswa Magang dan Studi Idependen Bersertifikat (MSIB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Keelurahan Rungkut Kidul. Program pendampingan tersebut sebagai bentuk pelayanan administrasi kependudukan. Hasil dari program ini adalah setelah adanya pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tentunya sebagai salahh satu upaya dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat mudah demi terciptanya good government serta berpihak kepada kepentingan masyarakat serta menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kata Kunci: Pendampingan, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Administrasi Kependudukan
Full Text:
PDFReferences
Hatu, R. A. (2010). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis). Inovasi, 7(4), 240–254.
Peraturan Mendagri. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Kementerian Dalam Negeri RI, 1–32.
Undang-undang. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1–104. sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved May 11, 2023, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009
DOI: https://doi.org/10.46368/dpkm.v3i2.1179
Article Metrics
Abstract view : 836 timesPDF - 398 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
__________________________________________________________
Lisence:
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.